Jimly Sebutkan Mafia Peradilan Gelar Rapat kerja nasional Satu tahun Sekali, Ada Polisi sampai Hakim

Master gaming, Jakarta – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengutarakan jika ada rakernas (Rapat kerja nasional) yang sudah dilakukan beberapa mafia peradilan. Menurut Jimly Asshiddiqie, rapat kerja nasional itu diadakan tiap setahun sekali.

Hal tersebut diutarakan Jimly waktu pimpin sidang sangkaan pelanggaran etik hakim konstitusi atas keputusan tuntutan tes materi mengenai persyaratan capres dan cawapres (capres-cawapres) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (3/11/2023).

“Jika mafia peradilan itu, jika satu tahun sekali beberapa mafia itu rapat kerja nasional. Itu hanya sedikit orang tetapi agak banyak,” kata Jimly.

Jimly menjelaskan, beberapa mafia itu memberikan laporan berapakah pendapatan yang didapatkan dari memerah warga waktu bekerja.

“Mereka rapat kerja nasional tiap tahun kemarin masing-masing melapor siapa yang terbanyak mendapat uang,” tutur bekas Ketua MK ini.

Selanjutnya, tutur Jimly, polisi dan beskal menghasilkan uang yang masih sama banyaknya. Selanjutnya, seterusnya yang menghasilkan uang semakin banyak ialah panitera.

“Polisi melapor, demikian dapatnya. Beskal melapor. Rupanya sama jumlahnya di antara polisi dan beskal tersebut. Tetapi sebetulnya semakin banyak beskal karena beskal itu kerjanya sampai eksekusi. Tukang peras ini. Diperas-peras semua,” terang Jimly.

“Sampai paling akhir, panitera. Panitera itu sukai ngaku, hakimnya meminta demikian, walau sebenarnya ia (yang meminta). Hakimnya pindah-pindah, propinsi ini, berpindah sana, berpindah sana. Paniteranya di sana saja. Ia menjadi manager,” ikat Jimly.

Advokat Mendapat Sisi Paling banyak

Paling akhir, kata Jimly, hakim menghasilkan uang. Beberapa hakim merasa uang itu semakin sedikit dibandingkan lainnya.

“Nach paling akhir baru hakim. Hakim itu umumnya hasil perasan ini telah tinggal tulang-tulangnya. Baru dapat tulang-tulangnya tersebut. Tetapi kata advokat, waktu rapat rapat kerja nasional itu, ‘Iya Pak Hakim, Bapak tinggal dapat tulang-tulangnya tetapi dalam tulang ada sum-sum,” kata Jimly sekalian ketawa.

Oleh karena itu, Jimly memperjelas jika semua aparatur penegak hukum memperoleh ‘jatuh’. Tetapi, pengacara menghasilkan uang yang terbanyak.

‘Jadi akhirnya semua dapat. Semua kebagian. Tetapi yang terbanyak dapat tuch pengacara. Dimulai dari saat sebelum peristiwa, sampai eksekusi, sampai terus dapat. Karena itu pengacara tuch kaya-kaya,” tambah Jimly.

MKMK Tidak Percaya Dapat Gagalkan Keputusan MK Masalah Persyaratan Calon presiden

Dikabarkan sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie akui belum percaya bisa menggagalkan keputusan nomor 90/PUU-XXI/2023 berkaitan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden.

Menurut dia, dia cuma bekerja untuk tegakkan kaidah hakim konstitusi. Oleh karena itu, dia merasa bingung bila dianya disuruh untuk memandang keputusan MK.

“Jika Anda bertanya apa saya telah percaya, saya belum percaya. Kita ini ditugasi tegakkan kaidah sikap hakim. Kok kita diminta memandang keputusan MK, itu bagaimana?” kata Jimly ke reporter di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Meskipun begitu, Jimly berkata jika dia ingin menggagalkan keputusan itu. Tetapi, dia minta beberapa Pelapor sangkaan pelanggaran etik untuk memberikan keyakinan dianya saat sidang dengan argumen-argumen yang rasional.

“Pokoknya pertama, bagaimana Anda memberikan keyakinan instansi penegak kaidah, mengurus sikap beberapa hakim, lantas menggagalkan keputusan,” tutur Jimly.

“Saya sich ingin saja tetapi jika ngawur-ngawur, sekedar emosi, sekedar ini kan tidak dapat. Harus dipertanggungjawabkan dengan betul, secara hukum,” tambahnya.

Pembicaraan Hakim MK Tidak Bisa Diobral

Disamping itu, Jimly Asshiddiqie memandang, dinamika pembicaraan beberapa hakim konstitusi harusnya tidak diobral ke public. Menurut dia, pembicaraan keras beberapa hakim dilaksanakan saat intern saja.

“Tidak ada apa-apa berdiskusi sampai gituk meja, tetapi jika keluar telah ada keputusan ya disegani. Jangan emosi lantas bawa-bawa keluar,” kata Jimly di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

“Bercerita ini itu jangan tersebut. Ini sisi dari yang perlu diperbarui di depan . Maka jangan demikian. Ini instansi serius ini, bukan pengadilan biasa,” katanya.

Jimly menyebutkan, permasalahan dissenting penilaianon atau pendapat berlainan beberapa hakim menjadi satu diantara hal yang penting diperbarui. Menurut dia, berlainan opini bisa selama tidak terlalu berlebih.

“Masalah kohesivitas dan kerjasama, kohesivitas, bekerja sama, dan kesolidan bersembilan. Ini jika dibiarin ini dapat ribet ini,” katanya.

“Maka satu kali lagi ya, ada 9 tiang itu memvisualisasikan jika independensi sistematis namanya MK harus disertai independensi fungsional tiap hakim,” kata Jimly.

Jimly menambah, pada persidangan MKMK hari Kamis (2/11) banyak juga laporan pada hakim konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat. Pelapor mempermasalahkan mereka yang mengobral dissenting penilaianon seperti sharing.

“Yang dipermasalahkan ialah dissenting penilaianon, kok bukan penilaianon didalamnya. Didalamnya sharing. Nach ini kan suatu hal yang baru bagaimana seharusnya kita membuat adat dissenting penilaianon agar jangan terlalu berlebih,” ucapnya.