OJK Tambahkan Perlindungan Customer dan Warga melalui Ketentuan Baru

OJK Tambahkan Perlindungan Customer dan Warga melalui Ketentuan Baru

OJK Tambahkan Perlindungan Customer dan Warga melalui Ketentuan Baru

HeartsOnFireReviews.com, JAKARTA – Kewenangan Jasa Keuangan (OJK) melaunching ketentuan baru, yakni POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Perlindungan Customer dan Warga di Bidang Jasa Keuangan untuk perkuat usaha perlindungan customer dan warga.

Dalam info sah pada Selasa (9/1/2024) diterangkan penerbitan POJK itu adalah tindak lanjut atas instruksi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Peningkatan dan Pengokohan Bidang Keuangan (UU P2SK).

POJK terkini ini juga gantikan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 mengenai Pelindungan Customer dan Warga di Bidang Jasa Keuangan dan memperbaiki sejumlah POJK yang lain.

“Penerbitan POJK Perlindungan Customer dan Warga di Bidang Jasa Keuangan adalah tanggapan cepat OJK sebagai regulator atas instruksi UU P2SK untuk perkuat perlindungan customer dan warga,” ungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Sikap Aktor Usaha Jasa Keuangan, Pembelajaran, dan Perlindungan Customer OJK Friderica Widyasari Dewi.

OJK sampaikan pengokohan penataan perlindungan customer dalam POJK ini pertimbangkan peluasan aktor usaha jasa keuangan, digitalisasi produk dan atau service di bidang jasa keuangan, dan perubahan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan aktif.

Tidak itu saja, POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini menegaskan wewenang Kewenangan Jasa Keuangan saat lakukan pemantauan Sikap PUJK (Pasar Conduct) saat membuat desain, sediakan informasi, sampaikan informasi, pasarkan, membuat kesepakatan, dan memberi service atas produk dan/atau service dan lakukan pengatasan Aduan dan penuntasan perselisihan.

Pemantauan Sikap PUJK (Pasar Conduct) diharap bisa meningkatkan dan menjaga keyakinan Customer ke PUJK dalam tiap kegiatan dan aktivitas usaha di bidang jasa keuangan dan masih tetap memberi kesempatan dan peluang untuk perubahan PUJK secara adil, efektif, dan terbuka.

“Semenjak berfungsinya UU P2SK, PUJK makin didorong menjadi substansi usaha yang sehat secara usaha, dan mengaplikasikan sikap aktor [market conduct] yang bagus saat jalankan aktivitas upayanya. Saya percaya, ke-2 hal itu tidak bisa dipisah. Dengan mengaplikasikan konsep pasar conduct maka semakin menggerakkan perkembangan usaha yang sehat karena semakin kuatnya keyakinan customer,” tegas Friderica.

Disamping itu, penerbitan POJK ini diharap bisa menggerakkan terbentuknya mekanisme perlindungan customer yang handal, tingkatkan pendayagunaan customer dan warga, dan tumbuhkan kesadaran aktor usaha jasa keuangan.

Secara intisari, pengokohan perlindungan customer dan warga yang tercakup dalam POJK ini diantaranya:

1. Rekonsilasi lingkup PUJK dan konsep perlindungan customer;
2. Larangan terima sebagai customer dan/atau bekerja sama dengan faksi yang lakukan aktivitas usaha di bidang keuangan yang tidak mempunyai ijin dari Kewenangan Jasa Keuangan atau kewenangan yang berwenang;
3. Hak dan kewajiban calon customer, customer dan PUJK dan larangan untuk PUJK;
4. Pencantuman ongkos dan komisi/imbalan ke agen marketing/mediator dalam perjanjian;
5. Proses penagihan dan pengambilalihan/penarikan jaminan oleh PUJK untuk produk dan/atau service credit dan pendanaan;
6. Rekonsilasi periode waktu service aduan untuk PUJK;
7. Perlindungan data dan/atau informasi dan kewajiban pastikan keamanan mekanisme informasi dan ketahanan siber;
8. Pemantauan sikap PUJK (pasar conduct);
9. Pengokohan penataan pada aktivitas pengadaan, pengutaraan informasi dan marketing pada Produk Asuransi Yang Disangkutkan dengan Investasi (PAYDI);
10. Pengajuan berkeberatan pada ancaman administratif yang dikeluarkan oleh OJK; dan
11. Pengokohan wewenang OJK saat lakukan tuntutan perdata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *