heartsonfirereviews.com – Dikutip dari situs slot mgo777, Mahasiswa dari beragam universitas bersama-sama turun ke jalan melangsungkan tindakan demonstrasi bertema ‘Indonesia Gelap’. Mereka tegas menampik koreksi Undang-Undang (UU) TNI, Polri dan Kejaksaan.
Tindakan demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ adalah bentuk protes pada peraturan pemerintahan yang dipandang makin jauh dari konsep keadilan sosial, demokrasi sampai kesejahteraan masyarakat. Tidak cuma menampik koreksi UU TNI, Polri dan Kejaksaan, mereka menampik beberapa peraturan, satu diantaranya pemangkasan bujet pendidikan.
Tindakan itu berjalan di teritori Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025). Mereka memandang pendidikan adalah hak esensial tiap masyarakat negara.
“Bujet pendidikan yang pantas ialah poin utama untuk pastikan semua masyarakat akses pendidikan murah dan pantas. Pendidikan ialah hak esensial tiap masyarakat negara. Pemotongan bujet pendidikan cuma akan perdalam kesenjangan akses pendidikan dan jadi memperburuk kwalitasnya,” kata Koordinator BEM SI kerakyatan, Satria dalam penjelasannya.
Mereka mendesak pemerintahan selekasnya lakukan penilaian pada project vital nasional yang memiliki masalah sampai menampik koreksi Undang-Undang Minerba. Sejumlah koreksi UU dipandang memberikan ancaman kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia.
Seperti Koreksi UU TNI, Polri dan Kejaksaan. Lembaga-lembaga negara itu disebutkan berlomba-lomba minta wewenang yang terlalu berlebih lewat berbagai ragam koreksi UU itu.
“Dalam koreksi UU Polri, Polisi ingin meluaskan wewenang lebih supaya bisa lakukan kontrol pada beberapa konten dalam sosial media. Sementara dalam gagasan koreksi UU Kejaksaan, Beskal ingin perkuat hak imunitasnya. Hak kekebalan ini awalnya telah ditata dalam UU Kejaksaan yang berjalan sekarang ini. Gagasan koreksi pada beragam UU itu beresiko dan menyelimpang dari konsep kesamaan di depan hukum karena semestinya semua masyarakat dan aparatur negara jangan memperoleh kekebalan itu,” katanya.
“Sementara gagasan koreksi UU TNI akan memberikan ruangan untuk militer masuk lagi dalam penegakan hukum seperti masa silam. Walau sebenarnya
Sampai sekarang ini militer belum runduk pada peradilan umum, dan kembali lagi keadaan itu benar-benar beresiko untuk demokrasi,” sambungnya.
Mahasiswa menuntut supaya multi-fungsi ABRI ditarik. Seperti diketahui sekarang ini banyak TNI aktif dan Polisi aktif menempati kedudukan-jabatan sipil. Ini dipandang sudah melanggar demokrasi dan menyelimpang dari pekerjaan dasar mereka seperti di mengatur dalam Undang-Undang.